Lensanusantara.my.id — (Puspen TNI) Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam acara penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.255.244.538.149,00 dari Kejaksaan Agung RI kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Acara tersebut berlangsung di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025). Penyerahan ini merupakan hasil pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Kejaksaan Agung atas kerja keras dan keberanian dalam mengembalikan kerugian negara. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus senantiasa dilandasi semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, terutama bagi masyarakat kecil.
> “Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyatmu. Harta, apalagi yang didapatkan dengan cara mengorbankan rakyat kita, itu harta yang haram. Rezeki yang tidak baik ujungnya pasti akan membawa ketidakbaikan kepada siapa pun dan keluarganya,” tegas Presiden.
Presiden juga menekankan bahwa penerapan hukum tidak boleh tebang pilih. Ia mengingatkan seluruh aparat penegak hukum—baik jaksa, polisi, maupun hakim—agar selalu menggunakan nurani dan menjauhi tindakan yang merugikan masyarakat kecil.
> “Penegak hukum harus punya hati. Jangan istilahnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zalim, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela dan dibantu,” ujar Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden menilai bahwa penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun ini menjadi pertanda baik sekaligus momentum refleksi dalam satu tahun masa pemerintahannya. Ia mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu dalam menjaga serta mengelola kekayaan nasional dengan penuh tanggung jawab.
> “Bangsa Indonesia sangat kaya. Kalau kita bisa kelola dengan baik, kalau kita punya keberanian, Indonesia akan cepat bangkit. Saya percaya itu, saya yakin itu,” pungkas Presiden RI.
Sementara itu, keterlibatan TNI dalam pengamanan kegiatan di Kejaksaan Agung, baik terhadap personel maupun barang bukti selama proses penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, dan penyitaan, merupakan bentuk dukungan penuh terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Sebagai penjaga kedaulatan negara, TNI berkomitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh lembaga negara dalam memastikan kekayaan bangsa dikelola demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
(Redaksi Lensa Nusantara)
