Bo
gor,lensanusantara.my.id-Jumat (17/10/2025) —
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor optimis pelaksanaan Pelatihan Administrasi Pertanahan Tingkat Desa se-Kabupaten Bogor, khususnya di wilayah Bogor Timur (Dapil 2), akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
Kegiatan yang digelar di Wisma Damar, Cileungsi II, ini diikuti oleh sejumlah perwakilan perangkat desa dari Kecamatan Cileungsi, Jonggol, Cariu, Sukamakmur, Gunung Putri, dan Klapanunggal.
Dalam sambutannya, Ketua Panitia Pelatihan sekaligus Wakil Ketua Bidang Pertanahan DPD KNPI Kabupaten Bogor, Fahreza Anwar, menyampaikan bahwa pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan aparatur desa dalam mengelola administrasi pertanahan.
> “Kami optimis, setelah mengikuti pelatihan ini, para aparat desa akan semakin memahami pentingnya administrasi pertanahan dalam memberikan pelayanan yang tepat dan tertib kepada masyarakat. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperbaiki sistem administrasi pertanahan di tingkat desa,” ujar Fahreza Anwar.
Pemahaman Administrasi Pertanahan
Salah satu narasumber menegaskan bahwa administrasi pertanahan merupakan kegiatan pemerintah dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dan manusia melalui kebijakan, manajemen, serta penegakan hukum. Tujuannya untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban pertanahan, sekaligus memastikan pemanfaatan tanah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Aspek-aspek administrasi pertanahan meliputi:
Kepemilikan tanah: mencakup legalitas dan hak kepemilikan yang diwujudkan dalam sertifikat tanah.
Nilai tanah: terkait taksiran nilai lahan dan properti, termasuk sistem perpajakan dan penyelesaian sengketa pajak.
Penggunaan tanah: diatur melalui kebijakan perencanaan tata ruang dan regulasi pemerintah.
Pengembangan tanah: melibatkan pembangunan infrastruktur serta perubahan fungsi lahan.
Pengukuran dan pendaftaran tanah: mencatat serta mendokumentasikan hak atas tanah secara resmi.
Tujuan utama administrasi pertanahan antara lain:
Menjamin kepastian dan keamanan kepemilikan tanah.
Mendukung sistem perpajakan tanah dan properti.
Menjadi dasar sistem kredit dan pembiayaan.
Mengurangi potensi sengketa tanah.
Mendukung perencanaan kota dan pembangunan infrastruktur.
Melindungi tanah negara agar dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Peran DPRD dalam Penguatan Wilayah Dapil 2
Hadir pula Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PDI Perjuangan, Bapak Mu’ad Khalim, yang memberikan apresiasi atas pelaksanaan pelatihan tersebut.
Menurutnya, wilayah Dapil 2 Kabupaten Bogor memiliki cakupan area pertanahan yang sangat luas dengan beragam status lahan, mulai dari tanah garapan, tanah adat, hingga tanah peninggalan kolonial yang dikenal sebagai tanah Verponding.
> “Pelatihan seperti ini sangat penting, karena aparatur desa harus memahami betul administrasi pertanahan agar pelayanan kepada masyarakat lebih mudah dan tertib. Ini langkah yang baik untuk peningkatan wawasan dan profesionalitas perangkat desa,” ungkap Mu’ad Khalim.
Ia juga menambahkan, sistem pengelolaan tanah yang baik — meliputi pendataan, pendaftaran, survei, pemetaan, serta pengelolaan data dan informasi — menjadi kunci dalam menjalankan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan.
> “Dengan tertib administrasi, kita dapat menciptakan kepastian hukum, mendukung perencanaan wilayah, serta mengelola sumber daya tanah secara berkelanjutan demi kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan,” tambahnya.
Menutup kegiatan, Fahreza Anwar kembali menegaskan bahwa pelatihan administrasi pertanahan ini dilaksanakan serentak di seluruh Dapil se-Kabupaten Bogor, dengan tujuan menyatukan derap langkah seluruh aparatur desa dalam meningkatkan pelayanan publik.
> “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat desa yang hadir. Semoga pelatihan ini menjadi wadah pembelajaran bersama menuju tata kelola pertanahan yang lebih baik dan transparan di Kabupaten Bogor,” pungkasnya
Reporter: //sbr
Media: LensaNusantara.my.id
Redaksi Bogor – Cileungsi II
