Lensanusamtara.my.id-Jakarta, 16 September 2025 — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Senin (15/09). Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp9,499 triliun.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk tiga program utama, yakni dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang.
“Untuk pagu tahun anggaran 2026 sebesar Rp9,499 triliun, kami fokuskan pada peningkatan layanan publik serta pelaksanaan program-program prioritas pertanahan dan tata ruang,” ujar Menteri Nusron, yang hadir didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
Fokus pada Pelayanan Publik dan Program Prioritas
Menteri Nusron menjelaskan bahwa dari total anggaran tersebut, Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, mencakup pembayaran gaji dan tunjangan, serta mendukung operasional 527 satuan kerja (Satker) Kementerian ATR/BPN di pusat dan daerah.
Sementara itu, Rp3,023 triliun akan digunakan untuk belanja non-operasional, yang difokuskan pada program-program strategis kementerian, seperti:
Konsolidasi Tanah
Redistribusi Tanah
Peta Zona Nilai Tanah (ZNT)
“Anggaran non-operasional kami dorong untuk mendukung program strategis. Total anggaran untuk program prioritas mencapai Rp1,8 triliun, yang kami harapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Target PNBP 2026 Naik 9,12 Persen
Di samping itu, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2026 sebesar Rp3,289 triliun, atau meningkat sekitar Rp300 miliar (9,12%) dibandingkan tahun sebelumnya.
PNBP tersebut ditopang oleh:
Layanan fungsional: Rp3,545 triliun
Layanan umum: Rp44,651 miliar
Komitmen Akuntabilitas dan Sinergi
Menteri Nusron menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan terus menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran, serta memastikan hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Kami berkomitmen agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi pelayanan publik. Sinergi antara pemerintah dan DPR RI sangat penting agar setiap program berjalan optimal dan sesuai aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas dukungan yang terus diberikan dalam pelaksanaan tugas-tugas kementerian, khususnya dalam bidang agraria dan tata ruang.
Hadirkan Seluruh Stakeholder Terkait
RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dan juga dihadiri oleh jajaran dari Kementerian Dalam Negeri serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Turut hadir pula seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Redaksi enday
