Kab. Garut — Lensanusantara.My.Id-Gunung Cikuray yang berada di Kabupaten Garut kini menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan masyarakat, khususnya warga yang bermukim di kaki Gunung Cikuray seperti Kecamatan Bayongbong, Cisurupan, dan Cikajang.
Isu ini mencuat seiring adanya pengelolaan lahan titisara (titipan sementara) yang telah bersertifikat atas nama desa-desa di Kecamatan Bayongbong. Setiap kepala desa tercatat mengelola lahan seluas sekitar 4 hingga 6 hektare, ditambah sekitar 10 hektare yang diperuntukkan untuk kepengurusan Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia). Lahan ini sejatinya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa.
Namun, muncul persoalan baru dengan adanya oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan “putra daerah” dan diduga ikut campur dalam pengelolaan lahan titisara tersebut. Berbagai organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga juga disebut-sebut terlibat, sehingga keberadaan kepala desa dan perangkat desa seolah berada di bawah tekanan pihak-pihak tertentu. Akibatnya, hasil pengelolaan lahan titisara dikhawatirkan justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak.
Lebih dari itu, dampak ekologis akibat perubahan fungsi hutan Gunung Cikuray menjadi lahan pertanian kini mulai terasa. Dulu, Cikuray dikenal sebagai kawasan hutan lebat. Kini, dengan terbukanya lahan secara besar-besaran, kawasan tersebut menjadi rawan banjir dan longsor. Warga di sekitar kaki gunung, seperti Kampung Harempoy, Kampung Goler, Kampung Salakuray, hingga Kampung Cirendeng, kerap terdampak banjir saat musim hujan. Bahkan, dampak banjir dan longsor ini pernah meluas hingga ke wilayah Garut Kota, termasuk peristiwa banjir bandang yang melanda RSUD Garut beberapa waktu lalu.
Terkait persoalan ini, Gubernur Jawa Barat terpilih, Kang Dedi Mulyadi (KDM), dalam beberapa kesempatan telah menyinggung perlunya penataan kembali kawasan Gunung Cikuray. Hal ini disambut positif oleh masyarakat yang berharap ada tindakan nyata dalam penyelamatan lingkungan.
Ketua LUGAY Kabupaten Garut sekaligus tim relawan KDM, Bapak Dedi F., menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Gunung Cikuray harus menjadi prioritas pemerintah provinsi. Ia mendesak agar Kang Dedi Mulyadi segera merealisasikan komitmennya untuk menata ulang pengelolaan lahan di Gunung Cikuray demi kebaikan seluruh pihak.
Rilis ini disusun oleh:
Kabiro Lensa Nusantara: Dedi
Waka Biro: Yudi
Wartawan: Acep, Ade
